Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga

Bangsa ini mesti bersatu melawan korupsi. Untuk mem­berantas korupsi tidak saja dilakukan melalui penegakan hukum, akan tetapi perlu dilakukan upaya preventif berupa pendidikan tentang pemberantasan dan gawatnya korupsi itu sendiri. Semua itu mesti didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi juga mesti dilakukan di tingkat keluarga. Sebab keluarga me­rupakan lembaga pen­didikan pertama yang dialami dan diterima oleh setiap manusia. Untuk itu, pembentukan ke­pribadian paling efektif dila­kukan di tingkat keluarga.

Dalam perspektif Islam ditegaskan: jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Qs. At-Tahrim/66: 6). Pesan ini menunjukkan adanya tang­gung jawab setiap individu untuk mendidik keluarganya agar terhindari dari segala bentuk perilaku yang negatif, tidak bermanfaat atau perilaku yang dapat menimbulkan mudharat.

Orang yang paling ber­tanggung jawab dalam keluar­ga tentu kedua orang tua; ayah dan ibu. Dalam konteks pen­didikan antikorupsi ini, orang tua memiliki tanggung jawab penting dalam mendidik anak-anak dan keluarganya agar terhindar dari korupsi. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang patut dilakukan.

Pertama, menyadari bahwa hasil korupsi akan meracuni rohaniah anak dan keluarga. Dalam mindset orang tua mesti terbentuk bahwa korupsi adalah pekerjaan haram. Jika korupsi yang dilakukan itu me­ng­hasilkan uang dan di­gunakan untuk memberi makan anak dan istri, sesungguhnya ia telah membentuk keluarga yang bermental buruk, rohaniahnya rusak, sulit menerima ke­benaran dan cenderung merasa senang dan nyaman melakukan hal-hal yang diharamkan. Te­gasnya mereka jauh dari hidayah Allah.

Mengenai dampak negatif makanan yang haram terhadap perkembangan psikologis anak, juga diceritakan oleh Hamka dalam tafsirnya, al-Azhar. Ia mengutip kisah Abu Muham­mad al-Juwaini, seorang per­muda yang taat beribadah kepada Allah dan sangat ber­hati-hati kepada suata perkara yang subhat. Suatu ketika ia menikahi seorang perempuan yang shalehah, taat beribadah kepada Allah SWT. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdulmalik.

Setelah anak itu lahir, al-Juwaini berpesan sangat kepada istrinya jangan sampai ada perempuan lain yang me­nyusukan anak itu. Namun, suatu ketika istrinya sakit sehingga air susunya kering, sementara Abdilmalik yang masih bayi  itu menangis kehausan. Lalu datanglah tetangganya, seorang perem­puan yang merasa kasi­han mendengar tangisan anak itu. Perempuan itu pun mengambil dan menyusukan anak tersebut. Tiba-tiba datanglah Abu Mu­hammad al-Juwaini. Melihat anaknya disusui oleh perem­puan lain, dia pun tidak senang sehingga perempuan tersebut tahu diri dan bergegas pergi.

Kemudian al-Juwaini me­ngam­bil anak itu lalu me­nong­gengkan kepalanya dan me­ngorek mulutnya, sehingga anak itu memuntahkan air susu perempuan tetangga tadi. Beliau pun berkata: “Bagiku tidak keberatan jika anak ini mening­gal di waktu kecilnya, dari pada rusak perangainya karena me­minum susu perempuan lain, yang tidak aku kenal ke­taatannya kepada Allah.”

Anak yang bernama Ab­dulmalik itu kemudian terkenal dengan nama Imamul Haramain Abdulmalik al-Juwaini, ia adalah seorang ulama mazhab Syafi’i yang masyhur, pengikut teologi al-Asy’ari, guru dari madrasah-madrasah Naisabur dan salah seorang yang men­didik Imam al-Ghazali, sampai menjadi ulama besar pula. Kadang-kadang sedang me­ngajarkan ilmunya pernah beliau marah-marah. Ketika itu, berkatalah dia setelah sadar dari kemarahannya, bahwa “(marah) ini barangkali adalah dari bekas sisa susu perempuan lain itu, yang tidak sempat aku mun­tahkan.”

Hanya air susu dari seorang perempuan yang tak dikenal ketaatannya kepada Allah dapat berakibat mentalitas seseorang sulit mengendalikan emo­sionalnya, padahal orang ter­sebut telah menjadi ulama besar. Lalu bagaimana dengan men­talitas seorang anak yang di­besar­kan dengan hasil ko­rupsi? Dan al-Juwaini adalah prototype orang tua yang sadar bahaya makanan subhat, apalagi haram, terhadap perkembangan men­talitas anaknya.

Kedua, jangan mengukur segala sesuatu dengan materi. Orang tua mesti mengajarkan kepada anaknya bahwa yang materi bukanlah tujuan (goal), tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Namun, ter­kadang orang tua tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan telah mengajarkan kepada anaknya bahwa materi meru­pa­kan tujuan dan indikator utama dalam mencapai kesuk­sesan. Misalnya, mem­berikan reward atau peng­hargaan kepada anak hanya dengan materi semata. Jika anak meraih prestasi, maka orang tuanya memberi imbalan berupa uang. Jika anak mau disuruh, juga diberi imbalan uang. Dan seterusnya. Akibatnya, psi­kologis anak akan terbentuk dengan “segala sesuatu diukur dengan uang”.

Boleh saja reward yang diberikan berupa materi. Namun mesti seimbang de­ngan mengoptimalkan spiri­tualitasnya. Imbalan tidak hanya berupa uang, tetapi bisa berupa pujian, ucapan yang menyenangkan, atau dengan cara berbagi dengan sesama; anak yatim, fakir miskin dan sebagainya.

Begitu pula dengan mem­berikan arti tentang sukses, janganlah diukur dengan materi semata. Ketika mem­bimbing anak untuk bercita-cita, jangan hanya karena besarnya jumlah uang yang dihasilkan dari apa yang dicita-citakan. Tetapi cita-cita tersebut dipilih karena diang­gap profesi itu banyak mem­beri manfaat bagi orang lain, berperan eksis di tengah masyarakat, hidup bernilai dan diridhai Allah SWT.

Ketiga, memberikan kete­ladan kepada keluarga. Orang tua mesti menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk tegas mengatakan tidak pada korup­si. Orang tua senantiasa mem­berikan pemahaman kepada anaknya bahwa hidup yang bernilai bukanlah kemewahan, tetapi keteguhan hati dalam menjalankan nilai-nilai ke­benaran.

Selain itu, korupsi tidak saja dipahami dari segi materi seperti mengambil uang yang bukan haknya. Tetapi korupsi juga dapat terjadi pada waktu, atau korupsi waktu. Hidup disiplin, menghargai waktu dan mengisinya dengan kegiatan positif merupakan hal penting yang mesti diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak­nya dengan penerapan, bukan teori semata.

Keempat, memberikan pemahaman kepada anak sejak dini bahwa korupsi adalah perbuatan tercela. Orang tua hendaknya menanamkan ke­ben­cian terhadap korupsi. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa ketika seorang sahabat bernama Kirkirah mati di medan perang, Rasulullah saw. bersabda: “dia masuk neraka”. Para sahabat pun bergegas pergi me­nye­lidiki perbekalan pe­rangnya. Mereka mendapatkan mantel yang ia korup dari harta rampasan perang. (H.R Bukhari dalam kitab Jihad wa al-sair). Demikian kerasnya kecaman Islam terhadap para koruptor.

Selain itu, untuk me­nanam­kan kebencian ter­hadap korup­si, orang tua perlu me­negaskan bahwa ke­banggaannya sebagai orang tua bukanlah karena anak-anaknya kelak menjadi orang kaya-raya, tetapi ke­banggaan yang sebenarnya adalah ketika menyaksikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh, teguh memegang prinsip kebenaran. Dengan begitu diharapkan mereka akan menjadi insan yang berprinsip, tidak mudah tergoda oleh pengaruh lingkungan yang rusak, termasuk korupsi yang seakan membudaya.

Terakhir orang tua juga hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar anak dan keluarganya terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, terutama perbuatan yang ter­kutuk, seperi korupsi ini. Doa Nabi Ibrahim as patut dicontoh oleh orang tua: “Rabbi habli minashshalihin, Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang shaleh”.

Dengan upaya dan doa seperti ini, insya Allah kita mampu melahirkan anak-anak yang anti terhadap korupsi. Mereka tetap istiqamah me­negakkan kebenaran dan me­me­rangi kebatilan. Insya Allah.

MUHAMMAD KOSIM

Sumber : harianhaluan.com

korupsi3

Al-Ghazali dan Pendidikan Anti-Korupsi

Manusia lahir asalnya bersih, kullu maulidin yuladu ‘alal fitrah

Manusia lahir asalnya bersih, kullu maulidin yuladu ‘alal fitrah

Tidak ada bayi baru lahir langsung jadi koruptor. Manusia lahir asalnya bersih, kullu mauludin yuladu ‘alal fitrah, kata Nabi. Kejahatan dan sifat tercela diperoleh dari lingkungan dan intelektualnya

 

Oleh: Dr. Syamsuddin Arif

HAMPIR setiap hari sejak beberapa bulan terakhir, kita dibombardir berita korupsi dari kelas kakap hingga kelas teri. Dari tingkat pusat sampai level kelurahan. Dari pegawai biasa hingga pejabat tinggi. Dari pengusaha hingga politisi. Tak terkecuali jaksa, hakim, dan polisi, bahkan menteri. Sepanjang tahun 2004 hingga 2012 saja, data dari Kemendagri mencatat, ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II terlibat tindakan kriminal, dimana 33,2 persen atau 349 kasus adalah korupsi. Umumnya kasus manipulasi anggaran atau mark-up biaya pengadaan barang, fasilitas dan jasa. Juga pemungutan biaya ilegal atas layanan publik, pemberian suap alias gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun relasi.

Di satu sisi, berita-berita tersebut justru menimbulkan frustasi ketimbang harapan. Kepercayaan masyarakat jadi makin surut pada institusi-institusi di negeri ini. Alih-alih prihatin atau malu, publik maupun pelaku kini sama-sama menjadikan korupsi sebagai bahan guyonan, karena kritik dan sindiran setajam apapun tak lagi mempan. Seperti seloroh Mbah Kartolo di TIM Jakarta: “Paling enak numpak motor, paling aman numpak sepur. Paling aman dadi koruptor, nek konangan ya ndek Singapur”. Maksudnya: paling nyaman naik motor, paling aman naik kereta. Paling aman jadi koruptor, kalau ketahuan kabur ke Singapur(a). Maka muncul di sisi lain tanda tanya besar dalam benak kita: Apakah sebab ini semua dan adakah obatnya?

Tiga Teori

Secara umum, penjelasan para ahli mengenai korupsi dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, teori kesempitan yang mengatakan bahwa orang korupsi karena gajinya kecil, pendapatannya rendah, hidupnya susah, kebutuhan banyak. Maka solusinya, menurut teori ini, kesejahteraan perlu ditingkatkan dan gaji dinaikkan. Namun masalahnya, jika teori kesempitan ini benar, mengapa banyak pelaku korupsi itu ternyata orang-orang yang kehidupannya makmur? Maka disodorkanlah dua tipe korupsi: yaitu korupsi karena kesempitan hidup (corruption out of need) dan korupsi karena rakus (corruption out of greed). Seperti hasil penelitian Vito Tanzi (1998, hlm. 572), kenaikan gaji dan kecukupan tidak menjamin orang berhenti atau enggan korupsi.

Teori kedua boleh kita namakan teori kesempatan. Menurut teori ini, orang korupsi karena adanya kesempatan, kendati awalnya mungkin tidak punya keinginan atau rencana sama sekali. Namun teori ini pun bermasalah juga. Apakah semua orang yang punya kesempatan pasti korupsi? Bukankah pada kenyataannya tidak sedikit orang berkesempatan korupsi tetapi tidak melakukannya? Teori yang berpijak pada asumsi keliru ini menganggap manusia itu cenderung berbuat jahat. Maka dari itu semua pintu korupsi hendaklah dikunci rapat-rapat. Jangan sekali-sekali memberi ruang atau peluang walau sedikit atau sekecil apapun.

Namun lagi-lagi masalahnya seperti kata Iwan Fals (1986), “Otak tikus memang bukan otak udang.” Otak koruptor tidak sama dengan otak komputer. Jika sudah niat korupsi, ada atau tidak ada kesempatan itu bukanlah persoalan. Kesempatan bisa dicari, bahkan diciptakan. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan.

Adapun yang ketiga adalah teori kelemahan. Pendukung teori ini percaya bahwa tindak korupsi merebak akibat lemahnya tata kelola pemerintahan (poor governance), lemahnya sarana penegakan hukum (weak legal infrastructure), dan lemahnya mekanisme pengawasan (weak monitoring system). Namun, teori ini pada gilirannya terjebak dalam logika ‘muter-muter’ alias circular reasoning. Bahwasanya korupsi disebabkan oleh pemerintahan yang lemah, dan pemerintahan yang lemah disebabkan oleh korupsi. Pemerintahan mesti kuat agar korupsi lenyap, dan korupsi baru lenyap bila pemerintahan kuat. Jadilah pertanyaannya sekarang bagaimana memutus lingkaran setan ini.

Perspektif Agama

Karena korupsi adalah tindakan curang untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan dengan cara menyalahi, melangkahi, dan mengakali aturan hukum dan undang-undang negara, maka termasuk tindak korupsi itu memberi dan menerima suap (bribery), mencuri (theft) atau menggelapkan (embezzlement), melakukan pemalsuan (fraud), pemerasan (extortion), dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan (graft). Semua praktek ini hukumnya jelas haram. Agama melarang keras perbuatan korupsi segala bentuk: ghisysy (menipu), mencuri (sariqah), menggelapkan (ghulul), menyuap (rasywah), dan menerima atau meminta suap (irtisya’).

Siapa bertindak curang [yakni korupsi] niscaya datang dengan kecurangannya itu pada hari kiamat kelak”, firman Allah dalam al-Qur’an (3:161).

Menurut Imam ar-Razi, curang di sini maksudnya mengambil hak [milik negara] secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi (at-Tafsir al-Kabir, cetakan Beirut 2005, jilid 3, juz. 9, hlm. 62).

Kanjeng Nabi Muhammad pun telah bersabda: “Wahai manusia, siapapun yang menjalankan tugas untuk kami, lalu dia menyembunyikan dari kami barang sekecil jarum atau lebih, maka apa yang disembunyikannya itu adalah kecurangan [yakni korupsi] yang kelak dibawanya pada hari kiamat”, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.

Bahkan dalam hadits lain, “Seutas tali sekalipun akan menjadi api neraka atau dua utas talipun akan menjadi api neraka [seandainya tidak dikembalikan].” (HR: Imām al-Bukhārī).

Kalau secara normatif agama begitu gamblang hukumnya, lantas mengapa faktanya kejahatan korupsi begitu sukar untuk dihentikan? Apabila kita cermati secara mendalam, niscaya jelas bahwa korupsi itu nyaris tidak ada hubungannya dengan status agama pelakunya.

Tindakan korupsi lebih erat kaitannya dengan soal mentalitas daripada identitas agama. Sebagaimana halnya kebersihan, kedisiplinan dan kerja-keras lebih banyak ditentukan oleh sikap dan watak individu ketimbang afiliasi ideologinya.

Nabi mengatakan, “Manusia itu ibarat logam. Kalau aslinya emas, maka apapun bentuknya –cincin, kalung, ataupun gelang– tetap emas.” Jika seseorang itu dasarnya baik, rajin dan jujur, maka dia akan menjadi Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha yang baik, rajin dan jujur. Sebaliknya jika wataknya buruk, licik, dan pemalas, maka apapun agamanya akan tetap jahat dan buruk perangainya.

Memang betul, manusia bukanlah logam. Manusia lahir asalnya bersih, kullu mawlūdin yūladu ‘alal fitrah, kata Kanjeng Nabi. Tidak ada bayi baru lahir langsung jadi koruptor. Kejahatan dan sifat-sifat tercela seperti halnya akhlak terpuji diperoleh dari lingkungan sosial dan intelektualnya. Jadi tak salah kalau disimpulkan bahwa korupsi itu hasil pembelajaran, pergaulan, dan pendidikan.

Di sinilah langkah kongkrit pemerintah (Kemendiknas) bersama KPK memperkenalkan mata pelajaran dan mata kuliah anti-korupsi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi patut dipuji dan didukung sepenuh hati.

Betapa besar pengaruh pendidikan terhadap korupsi telah lama disinyalir oleh Ibn Khaldun, pakar sosiologi dan sejarawan Muslim klasik. Masyarakat yang sekian lama mengalami penindasan dan kekerasan biasanya akan menjadi bangsa yang korup. Kezaliman dan penindasan menyempitkan jiwa, menguras semangat, dan akhirnya membuat mereka jadi bangsa pemalas, pembohong dan licik. Meski berlawanan dengan hati nurani, hal itu dilakukan jua demi menghindari penindasan yang lebih berat dari penguasa. Lama-kelamaan, berbuat jahat dan menipu melekat jadi kebiasaan dan karakter mereka (Students, slaves, and servants who are brought up with injustice and tyranny are overcome by it. It makes them feel oppressed and causes them to lose their energy. It makes them lazy and induces them to lie and behave viciously. They contradict their conscience for fear of suffering further oppression. Thus they learn deceit and trickery). Demikian tulisnya dalam kitab ‘al-Muqaddimah’ yang diterjemahkan oleh Franz Rosenthal (1967).

Namun, disamping langkah-langkah legal, politis dan edukatif, pencegahan korupsi juga perlu menggunakan pendekatan spiritual agama. Kalau Anda puasa, jangankan yang haram, sedang yang halal pun tidak Anda makan. Sementara yang tidak puasa punya pilihan memakan yang halal saja, yang syubhat (belum tentu halal dan boleh jadi haram), atau bahkan yang haram.

Pada akhirnya semua ini kembali pada sikap. Menurut Imam al-Ghazālī, paling utama sikap orang sholeh dan wara’ yang menjauhi semua kategori karena zuhud. Yang pertengahan itu sikap orang bertaqwa yang menghindari syubhat dan menolak yang haram. Yang paling rendah adalah sikap tidak peduli halal haram dan sebagainya. Inilah resep Imam al-Ghazali untuk pendidikan anti-korupsi.*

Peneliti INSISTS dan Dosen ISID Gontor

 

 

SHALAT JAMA’AH: pelajaran bermasyarakat & berpolitik

oleh : Muhammad Muhtar Arifin Sholeh

Salat jama’ah merupakan simbol atau miniatur kehidupan masyarakat. Imam salat dianalogikan dengan pemimpin masyarakat, sedangkan makmum dianalogikan dengan anggota masyarakat. Salat jama’ah mempunyai aturan-aturan tertentu, masyarakat pun mempunyai aturan. Mekanisme shalat jama’ah menggambarkan mekanisme kehidupan masyarakat.

Sholat Jamaah

Sholat Jamaah

Seorang imam salat mempunyai kriteria (syarat) tertentu seperti sanggup menunaikan salat, mengetahui aturan salat jama’ah, berakal sehat, mampu membaca al-Quran dengan benar, orang yang sholeh (baik, terhindar dari kemaksiatan), disetujui oleh makmum, dan dapat dipilih yang lebih tua. Syarat tersebut dapat direfleksikan pada pemimpin masyarakat. Dengan demikian seorang pemimpin masyarakat sanggup melaksanakan tugasnya, profesional dalam tugasnya, berakal sehat, dapat menjadi contoh yang baik dan disepakati oleh warganya.

Makmum dianalogikan dengan anggota masyarakat atau bawahan seorang pemimpin. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh makmum antara lain ia di belakang imam (lebih belakang dari imam), meluruskan dan merapatkan barisan salat, mempunyai niat ikhlas untuk selalu mengikuti gerak-gerik imam, makmum pria berada di bagian depan, anak-anak di tengah, dan wanita di bagian belakang (Ghazali, 1988:150-152 ; Shiddieqy, 1977:352-365,396-401).

Dari hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa anggota masyarakat atau bawahan menempati posisi lebih bawah dari pada pemimpin. Mereka harus melakukan pekerjaan dengan lurus (benar) dan bersatu (gotong royong). Mereka seharusnya bersedia dengan rela mengikuti aturan yang benar dari pimpinannya. Anggota masyarakat mempunyai posisi (status) masing-masing. Heterogenitas makmum menggambarkan heterogenitas masyarakat.

Gerakan shalat jama’ah merupakan gerakan kolektif, yaitu gerakan yang dilakukan secara bersama-sama setelah imam memberi contoh. Kebersamaan ini merupakan simbol persatuan dan kesatuan manusia yang seharusnya digalang dengan gotong royong dan saling membantu. Gerakan tersebut juga mengindikasikan keteladanan para pemimpin, yaitu ketika imam bergerak terlebih dahulu dari pada makmum. Dengan demikian seorang pemimpin harus ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (memberi contoh waktu di depan, memberi semangat waktu di tengah, dan memberi doa restu waktu di belakang).

shalat berjamaah

Jika imam melakukan suatu kesalahan bacaan maupun gerakan, maka makmum harus mengingatkannya. Makmum mengingatkan bacaannya bila kesalahan pada bacaan dan jika kesalahannya pada gerakan maka makmum pria mengingatkan dengan mengucap subhaanallaah (Maha Suci Allah) dan makmum wanita mengingatkan dengan tepuk tangan sekali. Hal tersebut merupakan simbol kontrol sosial (kritik sosial) dari rakyat (wakil rakyat) terhadap pemimpinnya. Kontrol (kritik) itu dilakukan dengan “suara” atau gerakan yang tidak menusuk perasaan. Dalam hal ini pemimpin (imam) harus peka.

Apabila imam melakukan sesuatu yang membatalkan salat (misalnya kentut), maka ia harus menyingkir untuk berwudlu, kemudian makmum yang berdiri di belakangnya maju selangkah untuk menggantikan dan melanjutkan kepemimpinannya dalam salat. Hal ini menjadi simbol suksesi atau regenerasi kepemimpinan. Imam batal salatnya berarti dia tidak mampu (tidak sah), memang tidak boleh, melanjutkan kepemimpinan shalatnya.

Jika seorang pemimpin tidak mampu (tidak pantas) memimpin, maka seharusnya ia turun jabatan dengan sadar dan ikhlas. Penggantinya adalah orang yang paling dekat dengannya, yaitu dekat tempat, jabatan, maupun kemampuannya (simbol makmum pengganti yang di belakang imam). Makmum pengganti imam melanjutkan shalatnya; pemimpin barus melanjutkan kepemimpinan yang lama, bukan merombaknya.

shalat jamaah5

Masjidil Haram, Mekah

SIMBOL MERAH PUTIH

Oleh : Muhammad Muhtar Arifin Sholeh

merah putih3

Merah Putih

Manusia disebut dengan homo symbolicum. Istilah ini pertama kali dipakai oleh filosof German Ernst Cassirer (28 Juli 1874 – 13 April 1945).

Para filosof menyebut manusia sebagai representational animal, yaitu homo symbolicum, sebagaimana ditulis oleh McLaughlin (1990), “man, for many philosophers both ancient and modern, is the “representational animal,” homo symbolicum, the creature whose distinctive character is the creation and manipulation of signs – things that stand for or take the place of something else.” (McLaughlin, T. & Lentricchia, F., “Critical Terms for Literary Study”, 1990)

Homo symbolicum, atau kadang disebut animal symbolicum, adalah mahluk (semacam) binatang yang cenderung mengunakan simbol-simbol (lambang, tanda) dalam kehidupannya.

Simbol merupakan sesuatu (benda) yang menggambarkan sesuatu yang lain yang menjadi artinya, Simbol adalah benda atau obyek material yang nilai (arti) yang ada padanya ditentukan oleh orang yang menggunakannya sebagai simbol. Lambang dikatakan sebagai benda karena ia harus mempunyai bentuk phisik yang dapat diamati oleh panca indra manusia. Lambang mungkin berupa suara, warna, gerakan-gerakan, atau bau yang melekat pada benda itu, atau bisa juga berupa gerakan tubuh, suara, tulisan, atau gambar yang dibuat manusia.

Menurut Leslie White, nilai (arti) yang melekat pada simbol sama sekali tidak terikat secara intrinsik kepada bendanya sendiri (White, 1955:303). Fungsi utama simbol adalah untuk mempermudah komunikasi yang menjadi kebutuhan naluri manusia.

Suatu simbol itu berfungsi jika makna yang ada di dalamnya diamalkan atau direalisasikan. Contoh-contoh simbol adalah bahasa manusia (lisan, tulisan, isarat), kedipan mata manusia, siulan bibir manusia, jabat tangan atau tepuk tangan manusia, warna merah-putih bendera, warna merah-kuning-hijau di lampu lalu lintas, suara peluit wasit atau polisi, suara sirine mobil ambulan atau polisi, bau kemenyan di malam Jum’at, gambar di rambu-rambu lalu lintas, dsb
Kita lihat, misalnya, simbol warna merah-putih di bendera Indonesia. Merah berarti berani, sedangkan putih berarti bersih/suci. Agar bendera merah-putih itu berfungsi, pemerintah, wakil rakyat & semua rakyat harus mengamalkan makna merah-putih itu.

Bangsa ini harus “berani” (“Merah”, bukan marah) melawan bangsa asing (kapitalis/perusahaan asing) yg mengganggu kepentingan kesejahteraan anak2 bangsa ini. Pemerintah & wakil rakyat harus berani melawan kepentingan asing yg menghambat kemajuan Indonesia, yg menghalangi-halangi Indonesia dlm memajukan teknologi tinggi (seperti pembuatan pesawat, mobil dsb, sedangkan kita sudah punya banyak ahli/orang-orang pinter). Bangsa ini harus berani melawan kapitalis asing yg sengaja memiskinkan (secara sistematis, misalnya dengan pemaksaan hutang, eksploitasi kekayaan alam, dsb.) anak2 bangsa ini.

Selain itu, pemerintah dan wakil rakyat harus sungguh-sungguh berani mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mensejahterakan diri sendiri, keluarga, dan kelompok (partai)-nya saja.

Warna putih dlm bendera itu tidak ada artinya, tidak berfungsi, jika tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kebersihan/kesucian lahir-batin harus diwujudkan di negeri ini.

Namun, kenyataan menunjukkan sangat sebaliknya. Setiap hari (tanpa absen) surat kabar, televisi, internet, & radio di tanah air ini selalu menyuguhi “berita2 hitam”  yang menyedihkan seperti korupsi pejabat atau wakil rakyat, bentrokan masyarakat, tawuran pelajar/mahasiswa, penyalahgunaan narkoba dan berbagai tindakan kriminal (pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, suap-menyuap, dsb).

Hal-hal tersebut amat sangat bertentangan dengan makna warna putih di bendera nasional tersebut